Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, memberikan catatan mendalam terkait tragedi tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada Senin (27/4) malam. Peristiwa memilukan tersebut dilaporkan telah menelan korban jiwa sebanyak 16 orang.
Sudjatmiko mengungkapkan bahwa meskipun penyebab pasti kecelakaan masih dalam tahap penyelidikan, terdapat sejumlah kemungkinan yang patut diwaspadai, mulai dari gangguan sistem hingga kendala pada jalur kereta. Ia menyoroti adanya malfungsi pada sistem persinyalan saat kejadian berlangsung.
“Yang jelas sinyal merahnya itu mati, jadi dari Stasiun Bekasi terlihat hijau. Sebenarnya, jalur Cikarang-Bekasi itu harusnya sudah menggunakan double-double track (DDT). Mengapa harus DDT? Karena jalur tersebut melayani Commuter Line sekaligus kereta jarak jauh secara bersamaan,” ujar Sudjatmiko dalam Diskusi Forum Dialektika di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4).
Soroti Infrastruktur dan Perlintasan
Ia memaparkan bahwa jalur dari Manggarai menuju Bekasi saat ini sudah menggunakan sistem jalur ganda terpisah antara Commuter Line dan kereta jarak jauh. Namun, kondisi berbeda ditemukan pada lintas Bekasi hingga Cikarang yang masih menggunakan jalur ganda konvensional yang belum terpisah.
Terkait perlintasan sebidang, Sudjatmiko menegaskan bahwa penjagaan wajib dilakukan sesuai dengan regulasi dan klasifikasi jalan. Tanggung jawab ini terbagi mulai dari Kementerian untuk jalan nasional, Gubernur untuk jalan provinsi, hingga Bupati untuk jalan kabupaten. Sebagai langkah nyata, Presiden telah menginstruksikan alokasi anggaran sebesar Rp 4 triliun untuk membenahi infrastruktur tersebut, yang diharapkan dapat rampung dalam tahun ini.
Usulan Solusi Jangka Pendek hingga Panjang
Politikus PKB ini mengusulkan langkah-langkah strategis yang terbagi dalam penanganan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk meminimalisir risiko kecelakaan serupa di masa depan.
Untuk jangka pendek, ia mendorong penjagaan penuh di setiap perlintasan rawan oleh petugas yang memiliki sertifikasi resmi. Selain itu, peningkatan keselamatan melalui penambahan rambu, sinyal peringatan, serta penertiban pelanggaran di perlintasan sebidang menjadi prioritas utama.
“Jangka pendeknya, saya juga mengusulkan agar kabin masinis dilengkapi dengan layar monitor yang mampu memantau kondisi jalur secara visual hingga jarak 1.000 sampai 2.000 meter ke depan,” tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa saat ini sistem kontrol hanya dapat dipantau dari stasiun, sehingga masinis belum memiliki akses visual langsung terhadap kondisi lintasan di depan mereka. Padahal, akses visual ini sangat krusial untuk proses pengereman kereta api.
“Harapannya, masinis bisa memantau jarak 1.000 hingga 2.000 meter. Dengan kecepatan 60 km/jam, jarak pengereman mencapai 600 meter. Jika kecepatan mencapai 100 km/jam, maka jarak pengereman yang dibutuhkan setidaknya 1.000 meter,” urainya. Menurutnya, teknologi ini dapat diimplementasikan dengan biaya yang relatif terjangkau melalui integrasi sistem CCTV di setiap stasiun dan perlintasan sebidang.
Evaluasi Sistem Keselamatan
Untuk jangka menengah, Sudjatmiko mendesak adanya audit menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi nasional. Hal ini mencakup perbaikan fisik pada perlintasan sebidang, baik pada sisi jalur kereta maupun jalan raya.
“Terkadang kondisi aspal atau beton di perlintasan tidak bagus dan bergelombang, sehingga mengganggu pengendara. Perlintasan sering rusak karena beban kejut kendaraan. Integrasi sistem pengaman juga harus segera dilakukan,” ucap Sudjatmiko.
Sementara itu, untuk solusi jangka panjang, pembangunan flyover dan underpass harus dipercepat, terutama di wilayah dengan intensitas lalu lintas kereta yang tinggi seperti Jabodetabek, di mana kereta melintas setiap 5 menit sekali. Ia juga menekankan pentingnya penutupan perlintasan sebidang ilegal serta modernisasi sistem perkeretaapian nasional secara berkelanjutan.
Bukan Sekadar Faktor Individu
Sudjatmiko menilai bahwa kecelakaan tragis ini tidak bisa hanya dipandang sebagai kesalahan individu semata. Ia melihat adanya persoalan sistemik yang memerlukan pembenahan serius dan menyeluruh.
“Kejadian ini harus menjadi momentum evaluasi total bagi sistem keselamatan transportasi nasional, khususnya pada perlintasan sebidang. Keselamatan masyarakat harus selalu menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
Ringkasan
Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mengusulkan pemasangan layar monitor di kabin masinis guna memantau kondisi jalur hingga jarak 2.000 meter demi mencegah kecelakaan. Usulan ini muncul menanggapi tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur yang disebabkan oleh gangguan sistem persinyalan dan kurangnya akses visual masinis terhadap lintasan. Teknologi tersebut dinilai krusial untuk membantu masinis melakukan pengereman darurat secara lebih efektif berdasarkan kecepatan kereta.
Selain pemantauan visual, pemerintah juga didesak untuk mempercepat pembangunan jalur ganda ganda (DDT) dan memperbaiki infrastruktur perlintasan sebidang. Presiden telah menginstruksikan alokasi anggaran sebesar Rp4 triliun guna membenahi fasilitas keselamatan transportasi nasional pada tahun ini. Solusi jangka panjang lainnya mencakup pembangunan flyover atau underpass serta pelaksanaan audit menyeluruh terhadap sistem keamanan perkeretaapian nasional.