Hadiri KTT ASEAN, Prabowo ungkap RI siapkan program 100 GW surya dalam 3 tahun

Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan serius mengenai gangguan rantai pasok global yang terus memberikan tekanan pada sektor energi di kawasan Asia Tenggara. Dalam pidatonya di forum regional, ia menekankan bahwa negara-negara ASEAN harus segera bersiap menghadapi skenario terburuk dengan melakukan perombakan arsitektur energi secara menyeluruh melalui diversifikasi yang mendesak dan tidak bisa ditawar lagi.

Sebagai bentuk komitmen nyata, Presiden memaparkan langkah strategis Indonesia dalam memperkuat sektor energi terbarukan. “Indonesia sedang mengambil langkah nyata dengan membangun program energi surya ambisius sebesar 100 gigawatt yang ditargetkan selesai dalam tiga tahun,” ujar Prabowo saat menghadiri pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang diselenggarakan di Cebu, Filipina, pada Jumat (8/5).

Selain transformasi tenaga surya, Indonesia juga menjadikan pengembangan bioenergi dan percepatan penggunaan kendaraan listrik sebagai pilar utama dalam memperkokoh ketahanan energi nasional. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian energi yang lebih stabil bagi Indonesia di masa depan.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyoroti krusialnya menjaga keamanan jalur perdagangan maritim di kawasan ASEAN. Menurutnya, stabilitas di perairan Asia Tenggara adalah kunci utama untuk mencegah krisis pangan dunia. Gangguan sekecil apa pun di jalur distribusi ini akan berdampak langsung pada ketersediaan kebutuhan pokok di tingkat global.

“Setiap gangguan di perairan kita tidak hanya mendestabilisasi rantai pasokan global, tetapi juga merusak sistem pasokan pangan secara keseluruhan,” tegas Prabowo di hadapan para pemimpin negara anggota ASEAN.

Ketahanan Pangan dan Ancaman El Nino

Menanggapi ancaman fenomena iklim ekstrem El Nino yang sedang membayangi kawasan, Presiden Prabowo mendorong penguatan kerja sama teknologi serta pertukaran informasi pangan yang lebih intensif antarnegara ASEAN. Ia menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan urusan vital yang menyangkut kedaulatan negara dan kelangsungan hidup rakyat, sehingga tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pihak swasta.

“Kita harus memajukan cadangan pangan berbasis lokal. Ketahanan pangan adalah tentang kepemimpinan pemerintah dan intervensi pemerintah. Indonesia tidak percaya bahwa pertanian hanya boleh diserahkan kepada sektor swasta. Pertanian terlalu penting karena ketahanan pangan adalah hal yang fundamental,” jelasnya.

Pemerintah Indonesia meyakini bahwa kedaulatan pangan merupakan fondasi utama dari kemerdekaan sebuah bangsa. Prabowo menekankan bahwa tanpa ketersediaan pangan yang memadai bagi seluruh masyarakat, maka stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan akan mustahil untuk diwujudkan.

“Tanpa pangan, pada dasarnya tidak ada masyarakat. Tanpa pangan, tidak ada kemerdekaan. Dan tanpa pangan, tidak akan pernah ada perdamaian,” pungkas Prabowo menutup pidatonya.