
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya penguatan strategi soft approach dalam upaya preventif menangkal penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme. Ia menekankan bahwa penanggulangan ancaman ini harus dilakukan secara kolaboratif, adaptif, serta menyasar hingga ke akar permasalahan, termasuk tantangan di ruang siber.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (18/5/2026). Rakernis tahun ini mengangkat tema Strategi Kolaboratif Densus 88 AT Polri yang Presisi Guna Menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan dan Terorisme dalam Rangka Menjaga Stabilitas Kamtibmas.
Dalam paparannya, Mendagri menjelaskan bahwa penyebaran paham radikal melibatkan pola komunikasi yang kompleks, mulai dari pengirim pesan, penerima, saluran distribusi, hingga konteks sosial. Oleh karena itu, kunci utama pencegahan adalah memutus rantai dalam alur komunikasi tersebut. Ia menambahkan bahwa jika salah satu komponen saja berhasil dipatahkan, maka proses transmisi ideologi terorisme dari pengirim ke penerima dapat digagalkan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Mendagri menawarkan lima strategi komprehensif yang harus dijalankan secara simultan: deradikalisasi, kontra-radikalisasi, penguatan kontra-ideologi, pemutusan saluran penyebaran radikal, serta pembenahan persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.
Program deradikalisasi difokuskan untuk mengembalikan mereka yang terpapar paham radikal ke pemahaman yang moderat. Sementara itu, kontra-radikalisasi bertujuan membangun daya tangkal di tengah masyarakat sejak dini. Terkait kontra-ideologi, Tito menekankan pentingnya melibatkan tokoh berpengaruh di kelompok tertentu agar pesan moderasi lebih diterima. Menurutnya, pendekatan ini sangat efektif mengingat adanya norma kepercayaan internal yang kuat dalam komunitas tersebut.

Selain pendekatan sosial, Mendagri menyoroti urgensi patroli siber serta pengembangan kontra-narasi di ruang digital. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi informasi, penyebaran ideologi ekstrem kini bergerak lebih cepat melalui berbagai platform media sosial. Selain itu, penyelesaian masalah sosial-ekonomi di wilayah rentan dinilai menjadi kunci utama dalam strategi pencegahan jangka panjang.
Tito mencatat bahwa selama ini Densus 88 telah berhasil menjalankan penegakan hukum yang kuat melalui kinetic approach atau hard approach terhadap ancaman aktif. Namun, ia berharap pendekatan ini kini diimbangi dengan soft approach sebagai upaya pencegahan dini yang lebih sistematis.
Menutup sambutannya, Mendagri memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran Densus 88 AT Polri atas dedikasi mereka dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Menurutnya, hasil kerja keras tersebut telah menciptakan situasi keamanan yang jauh lebih kondusif dan memberikan rasa tenang bagi masyarakat Indonesia dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Ringkasan
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong penguatan pendekatan persuasif (soft approach) untuk mencegah ekstremisme dan terorisme secara kolaboratif. Strategi ini mencakup upaya memutus rantai komunikasi radikal melalui lima langkah utama, yakni deradikalisasi, kontra-radikalisasi, penguatan kontra-ideologi, pemutusan saluran penyebaran, serta penanganan masalah sosial-ekonomi masyarakat.
Selain langkah sosial, pemerintah menekankan urgensi patroli siber dan pengembangan kontra-narasi di ruang digital untuk menangkal penyebaran paham radikal yang semakin cepat. Pendekatan preventif ini diharapkan dapat melengkapi keberhasilan pendekatan penegakan hukum (hard approach) yang selama ini dijalankan oleh Densus 88 demi menjaga stabilitas keamanan nasional secara lebih komprehensif.