Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan klarifikasi penting terkait arah kebijakan fiskal negara dalam mendukung ambisi besar Indonesia membangun pusat keuangan global. Dalam pernyataan terbarunya pada Selasa, 21 Juli 2026, ia menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan memikul beban utama dalam pendanaan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa keuangan negara tetap sehat dan terjaga, sementara proyek strategis nasional tersebut tetap memiliki fondasi finansial yang kuat melalui skema investasi yang lebih mandiri.
Pemerintah tampaknya sangat berhati-hati dalam menempatkan posisi APBN dalam proyek ini. Purbaya menjelaskan bahwa fungsi utama APBN dalam ekosistem PFII bukanlah sebagai mesin penggerak investasi, melainkan sebagai mekanisme penyangga atau shock absorber. Artinya, dana publik hanya akan dikerahkan untuk mendukung aspek operasional dalam situasi-situasi tertentu yang sangat spesifik dan mendesak. Salah satu poin krusial yang disoroti adalah penggunaan dana negara untuk memastikan pembayaran gaji para hakim yang bertugas di lingkungan pusat finansial tersebut, guna menjamin keberlangsungan penegakan hukum di sana.
Dalam konferensi pers rutin APBN KiTA yang digelar di Jakarta, Purbaya memaparkan struktur pendanaan yang telah dirancang. Ia menekankan bahwa kebutuhan modal awal untuk membangun infrastruktur dan ekosistem PFII akan dipenuhi oleh para investor. Dengan model seperti ini, ketergantungan pada kas negara dapat diminimalisir secara signifikan sejak tahap awal pembangunan. Hal ini sekaligus menjadi sinyal positif bagi pasar bahwa PFII adalah proyek yang memiliki daya tarik komersial tinggi sehingga mampu menggaet modal swasta maupun institusional tanpa harus menguras kantong negara.
“Jadi enggak semuanya APBN. Nanti investor akan mengeluarkan dana pertama untuk membangun di sana. Cukup besar uangnya, bukan APBN,” ujar Purbaya dengan nada optimis di hadapan awak media pada Selasa (21/7). Pernyataan ini sekaligus menepis kekhawatiran publik mengenai potensi pembengkakan defisit anggaran akibat proyek-proyek infrastruktur skala besar. Menurutnya, keterlibatan investor di garis depan merupakan bukti kepercayaan dunia usaha terhadap prospek ekonomi Indonesia ke depan.
Namun, Purbaya juga bersikap realistis dengan menyiapkan skenario cadangan. Ia mengakui bahwa dalam fase transisi atau tahap awal operasional, selalu ada risiko ketidakpastian arus kas. Di sinilah peran APBN sebagai jaring pengaman masuk. “Tapi, in case mereka kekurangan uang untuk membayar gaji-gajinya bisa ditutup oleh APBN untuk sementara dalam jangka waktu tertentu,” tambahnya. Penekanan pada frasa “sementara” dan “jangka waktu tertentu” menunjukkan bahwa pemerintah tidak berniat memberikan subsidi abadi bagi operasional PFII.
Lebih lanjut, Menteri Keuangan menyatakan optimismenya bahwa beban yang mungkin ditanggung APBN di masa depan tidak akan terlalu besar. Hal ini didasarkan pada perhitungan bahwa modal yang disiapkan oleh pihak investor sudah sangat memadai untuk menopang kebutuhan dasar proyek. Selain itu, ada peran krusial dari Danantara yang disebut-sebut telah menyiapkan dukungan finansial yang signifikan. Purbaya menganggap dana yang digelontorkan oleh Danantara sudah lebih dari cukup untuk menjaga stabilitas awal, sehingga keterlibatan APBN benar-benar hanya sebagai langkah preventif atau “jaga-jaga” semata.
Terkait detail angka atau besaran modal yang dikucurkan oleh Danantara ke dalam PFII, Purbaya memilih untuk tetap tutup mulut. Ia menegaskan bahwa rincian mengenai penyertaan modal tersebut merupakan domain informasi yang berada di bawah kewenangan Danantara sepenuhnya. Sikap ini menunjukkan adanya pembagian tugas dan transparansi yang proporsional antar lembaga pemerintah dan entitas pengelola dana tersebut.
Di sisi lain, pentingnya keterlibatan APBN dalam operasional tertentu PFII juga berkaitan erat dengan upaya Menjaga Independensi Lembaga Peradilan. Hal ini dipertegas oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal. Menurut pandangan legislatif, memastikan operasional lembaga tetap berjalan lancar adalah prioritas utama, terutama ketika menyangkut aspek hukum dan peradilan yang menjadi tulang punggung kepercayaan investor di pusat finansial internasional.
Hekal menjelaskan bahwa berdasarkan serangkaian pembahasan di DPR, skema permodalan awal PFII memang tetap diprioritaskan berasal dari Danantara. Namun, pihak legislatif dan eksekutif sepakat untuk membuka celah atau “ruang” dalam APBN sebagai sumber pendanaan cadangan. Ruang ini secara khusus disediakan untuk membiayai komponen operasional yang sensitif, seperti gaji para hakim. “Yang kita bikin ruang, permodalan awal sementara rencananya dari Danantara. Yang kita bikin ruang itu adalah mungkin ada pendanaan dari APBN lebih untuk misalnya hakim. Kan harus independen juga,” kata Hekal saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen.
Argumen di balik penggunaan APBN untuk gaji hakim sangat mendasar: independensi. Dalam sebuah pusat finansial internasional, integritas sistem hukum adalah segalanya. Jika gaji para penegak hukum di sana bergantung sepenuhnya pada entitas bisnis atau pengelola kawasan yang mungkin memiliki kepentingan dalam sengketa hukum, maka objektivitas peradilan bisa dipertanyakan. Dengan menarik sumber gaji dari APBN, pemerintah memastikan bahwa para hakim dapat bekerja tanpa tekanan finansial dari pihak-pihak yang berperkara di PFII.
Secara ideal, proposal pembentukan PFII memang sudah dirancang sedemikian rupa agar mencakup seluruh biaya operasional, mulai dari tingkat pengelola, dewan pengawas, hingga lembaga pengadilan. Namun, pemerintah dan DPR menyadari bahwa teori di atas kertas seringkali menghadapi tantangan berbeda di lapangan. Oleh karena itu, membuka ruang bagi penggunaan APBN dianggap sebagai langkah antisipasi yang bijak agar operasional lembaga, khususnya pengadilan, tidak mengalami stagnasi atau gangguan hanya karena kendala pendanaan jangka pendek.
Mekanisme ini juga dipandang sebagai langkah mitigasi risiko terhadap kondisi luar biasa yang mungkin terjadi di masa depan. Dunia finansial sangat dinamis dan rentan terhadap gejolak global. Jika terjadi sesuatu yang memengaruhi keberlangsungan proyek secara mendadak, layanan di dalam PFII tidak boleh berhenti total. Kehadiran negara melalui APBN memastikan bahwa fungsi-fungsi dasar tetap berjalan, sehingga kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional tetap terjaga.
“Kita buka ruang untuk kalau sampai nanti dalam perjalanan terjadi sesuatu, operasional PFII harus kita jaga, terutama pengadilan. Jadi untuk perorangan-perorangan ini sudah kita siapkan pintu itu untuk APBN. Tapi bukan buat melakukan investasinya, sebetulnya buat menjaga operasional jangan berhenti,” tegas Hekal mengakhiri penjelasannya. Penegasan ini memperjelas garis batas antara investasi pembangunan yang menjadi tanggung jawab investor dan Danantara, dengan jaminan operasional mendasar yang tetap berada di bawah payung perlindungan negara.
Dengan strategi ini, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara ambisi pertumbuhan ekonomi melalui PFII dan tanggung jawab menjaga stabilitas fiskal. Penggunaan APBN yang sangat terukur dan terarah menunjukkan kedewasaan dalam pengelolaan anggaran negara, di mana setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki tujuan yang jelas untuk mendukung kedaulatan hukum dan kelancaran birokrasi, tanpa harus membebani masyarakat dengan utang atau defisit yang tidak perlu untuk kebutuhan investasi yang seharusnya bersifat komersial.