Cara Ampuh Menembus Pemblokiran Internet di Berbagai Negara

Di dalam sebuah kios bambu sederhana di pelosok Myanmar, seseorang bernama Min bersiap memulai hari. Kabel-kabel yang terpasang alakadarnya menghubungkan sistem tenaga surya off-grid ke sejumlah soket listrik. Deretan kursi plastik tersusun rapi menanti pelanggan, sementara menu tulis tangan yang terpampang menawarkan kudapan daging dan salad. Namun, orang-orang tidak datang ke sini untuk sekadar makan; mereka datang demi satu kebutuhan krusial: akses internet.

Min—bukan nama sebenarnya demi alasan keamanan—mengungkapkan bahwa setiap harinya sekitar 30 orang mengunjungi kafenya. Angka ini jauh menyusut dibandingkan masa awal pembukaannya dua tahun lalu, saat pelanggan bisa mencapai 300 hingga 400 orang per hari. “Permintaannya saat itu luar biasa,” kenangnya.

Wilayah tempat tinggal Min hanyalah satu dari sekian banyak daerah yang terdampak kebijakan pemutusan jaringan internet oleh junta militer Myanmar sejak kudeta tahun 2021. Dalam lima tahun masa perang saudara, beberapa kawasan mengalami pemadaman internet yang berlangsung berhari-hari hingga berbulan-bulan. Pada 2022, pakar PBB menyatakan bahwa pemutusan ini sengaja menargetkan wilayah-wilayah yang menjadi pusat perlawanan terhadap junta.

Untuk menembus blokade tersebut, Min mengandalkan Starlink. Layanan internet satelit dari SpaceX milik Elon Musk ini memungkinkan konektivitas langsung ke luar angkasa tanpa bergantung pada infrastruktur domestik yang lumpuh. Antena piringan datar yang terpasang kokoh di atap seng kiosnya adalah hasil selundupan dari pasar gelap di Thailand. Meskipun berisiko tinggi, teknologi ini menjadi nadi utama bagi warga di sana untuk tetap terhubung dengan dunia luar.

Menghadapi Risiko di Balik Koneksi Tersembunyi

Usaha Min sebenarnya merugi secara finansial. Ia mematok tarif murah, yakni 1.000 kyat atau sekitar Rp8.374 per jam, demi membantu warga lokal dan pengungsi. Namun, menjalankan kafe internet ini adalah pertaruhan nyawa. Junta militer melarang keras bisnis semacam ini; penangkapan atau penyitaan peralatan bisa terjadi kapan saja. Akibatnya, ia membatasi operasional kafenya hanya tiga jam sehari.

Ketakutan akan pengawasan militer terus membayangi. Bahkan di wilayah yang dikuasai kelompok perlawanan, Min tetap cemas jika panel surya atau piringan satelitnya terlihat oleh pesawat tempur yang melintas. Demi menghindari deteksi radar, ia bahkan telah dua kali memindahkan lokasi usahanya ke tempat yang lebih tersembunyi.

Baca juga:

• Pelaku usaha hingga ojol merugi akibat gangguan internet di Merauke
• Satu anak mengakses internet tiap setengah detik – Bagaimana menjaga keamanan mereka di dunia maya?

Data dari Myanmar Internet Project (MIP) menunjukkan bahwa sejak Februari 2021, telah terjadi lebih dari 450 kali pemutusan internet di Myanmar, berdampak pada lebih dari 20 juta jiwa. Analis hak digital, Nyan, menyebutkan bahwa hampir 90 persen pemutusan ini bertepatan dengan aksi pengeboman oleh militer. Tujuannya jelas: memutus komunikasi warga agar aksi militer di wilayah tersebut tidak terendus publik.

Situasi semakin sulit karena pengawasan siber yang ketat, di mana penggunaan VPN tanpa izin dilarang oleh rezim. Ironisnya, terkadang kelompok perlawanan juga ikut membatasi akses internet—termasuk melarang Starlink—dengan alasan keamanan mereka sendiri, atau bahkan menyerang infrastruktur komunikasi yang ada.

Fenomena Global Pemadaman Internet

Apa yang dilakukan Min merupakan bagian dari gerakan global melawan sensor internet. Menurut laporan Access Now, pemadaman internet global terus meningkat dan mencapai rekor tertinggi pada 2025 dengan 313 insiden di 52 negara, dengan Myanmar menyumbang 95 kasus. Pemblokiran platform media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Telegram, dan X juga melonjak tiga kali lipat sejak 2016.

Perlawanan serupa terjadi di belahan dunia lain. Di Madrid, Andrés Azpurúa memimpin tim sukarelawan untuk mengembangkan Noticias Sin Filtro, sebuah aplikasi yang dirancang khusus untuk menembus sensor internet di Venezuela. Aplikasi ini memungkinkan pengguna mengakses sumber berita independen melalui VPN terintegrasi tanpa perlu membuat akun. Meski telah diunduh 140.000 kali sejak Juli 2024, Azpurúa sendiri harus melarikan diri dari Venezuela akibat ancaman penangkapan.

Di tempat lain, seorang pengembang dengan nama samaran Echo berjuang menantang The Great Firewall of China. Melalui layanan perangkat lunak pihak ketiga, ia membantu warga di Tiongkok mengakses situs seperti Google dan YouTube. Meski beroperasi dalam ancaman penangkapan, Echo terus memperluas layanannya hingga ke Iran yang juga tengah menghadapi pemadaman internet massal akibat konflik berkepanjangan.

Pemerintah Myanmar, Venezuela, dan China hingga saat ini tidak memberikan tanggapan terkait pembatasan akses internet ini. Biasanya, rezim-rezim tersebut berlindung di balik dalih keamanan dan stabilitas negara untuk melegitimasi kebijakan mereka. Namun, bagi masyarakat di akar rumput, dampaknya sangat memukul. Khin, seorang warga Myanmar berusia 27 tahun, mengungkapkan bahwa kehidupannya lumpuh total akibat pemutusan komunikasi. Begitu pula dengan Nay, mahasiswi berusia 25 tahun yang harus menempuh perjalanan 2 kilometer demi mengakses internet.

Bagi mereka, internet bukan sekadar hiburan. Akses informasi adalah kebutuhan dasar yang menyangkut ekonomi, pendidikan, dan keselamatan keluarga. Saat jaringan diputus, masa depan seolah didorong ke dalam kegelapan.

• Pro-kontra Starlink di Indonesia – ‘Pemain lokal juga mampu, pemerintah jangan anak emaskan pemain asing’
• PTUN Jakarta putuskan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat ‘melanggar hukum’
• Komdigi blokir konten Magdalene – ‘Serupa pembredelan era Orde Baru’, kata AJI
• Blokir internet di Papua disebut tanpa dasar hukum, pegiat hak digital akan gugat pemerintah ke pengadilan