Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan langkah strategis pemerintah dalam memperketat pengawasan terhadap PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kemenkeu berencana mengirimkan perwakilan khusus guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pada perusahaan yang mengelola ekspor komoditas vital seperti CPO hingga batu bara tersebut.
Purbaya menyatakan bahwa posisi pengawas ini idealnya diisi oleh tenaga teknis, bukan pejabat setingkat Wakil Menteri (Wamen) atau Direktur Jenderal (Dirjen). Ia menilai penugasan pejabat tinggi sering kali tidak efektif karena keterbatasan waktu untuk memantau detail operasional di lapangan.
“Levelnya memang belum diputuskan, tetapi yang pasti harus bisa bekerja lebih detail. Jika diisi oleh Wamen atau Dirjen, dikhawatirkan hanya akan menjadi formalitas tanpa aksi nyata karena mereka mungkin hanya datang sebulan sekali. Saya tidak menginginkan hal itu terjadi,” ujar Purbaya saat memberikan keterangan di Wisma Danantara, Jakarta.
Fokus utama dari penugasan ini adalah pengawasan terhadap laporan keuangan dan operasional secara berkala. Purbaya ingin setiap perwakilan tersebut memberikan laporan rutin kepada Kementerian Keuangan sehingga segala bentuk penyelewengan atau praktik yang menyimpang dari regulasi dapat terdeteksi sejak dini.
Langkah ini juga diambil untuk merespons kekhawatiran publik dan pengamat mengenai potensi munculnya praktik monopoli atau celah korupsi baru di tubuh PT DSI. Menurut Purbaya, sistem pengawasan berlapis dengan melibatkan banyak pihak akan jauh lebih efektif dalam menjaga integritas perusahaan.
Senada dengan hal tersebut, COO Danantara Dony Oskaria menjelaskan bahwa pengawasan PT DSI tidak hanya melibatkan Kementerian Keuangan. Instansi lain seperti Kementerian Perdagangan serta Kementerian Investasi/BKPM juga akan menempatkan perwakilan mereka guna memperkuat sumber daya manusia di dalam perusahaan.
“Untuk memperkuat struktur organisasi, kami dibantu oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan BKPM yang menempatkan personel mereka di Danantara Sumberdaya Indonesia,” ungkap Dony.
Dony menambahkan bahwa keterlibatan lintas kementerian ini membuktikan bahwa pengelolaan ekspor sumber daya alam nasional tidak dilakukan secara independen oleh Danantara saja. Perusahaan sangat mengharapkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan guna menyempurnakan proses penataan ekspor komoditas strategis Indonesia di masa depan.
Ringkasan
Pemerintah Indonesia memperketat pengawasan terhadap PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) melalui penempatan perwakilan teknis dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Investasi/BKPM. Langkah ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta mencegah potensi praktik monopoli atau penyimpangan dalam pengelolaan ekspor komoditas strategis seperti CPO dan batu bara.
Menteri Keuangan menekankan bahwa pengawasan akan difokuskan pada laporan keuangan dan operasional berkala untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini. Keterlibatan lintas kementerian ini dilakukan untuk menjaga integritas perusahaan dan memastikan pengelolaan sumber daya alam nasional berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.