Utang nyaris tembus Rp10.000 triliun, pemerintah hadapi tekanan fiskal baru

Posisi utang pemerintah Indonesia kian mendekati angka fantastis Rp10.000 triliun. Berdasarkan data terbaru dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, total utang pemerintah tercatat menembus Rp9.920,42 triliun per 31 Maret 2026. Tren kenaikan ini mulai memicu kekhawatiran mendalam terkait tekanan fiskal dan terbatasnya ruang gerak APBN di tengah gejolak suku bunga global yang masih tinggi.

Struktur utang pemerintah saat ini didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp8.652,89 triliun, atau menyumbang sekitar 87,22% dari total utang. Sementara itu, komponen pinjaman tercatat sebesar Rp1.267,52 triliun. Besarnya porsi SBN ini menunjukkan bahwa pembiayaan APBN masih sangat bergantung pada mekanisme pasar keuangan domestik melalui instrumen obligasi negara.

Beban Utang Negara Makin Berat, Ekonom Peringatkan Ruang Fiskal Menyempit

Jika ditinjau dari sisi rasio, posisi utang pemerintah saat ini berada di level 40,75% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski terus merangkak naik, angka tersebut secara teknis masih berada di bawah ambang batas maksimal 60% yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara. Pemerintah pun menegaskan bahwa pengelolaan utang terus dilakukan secara hati-hati dan terukur untuk menjaga portofolio tetap optimal sekaligus menyokong stabilitas pasar keuangan nasional.

“Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,” ungkap pihak DJPPR dalam keterangan resminya pada Jumat (8/5/2026).

Namun, di balik rasio yang dianggap masih aman tersebut, tekanan nyata terhadap kesehatan fiskal mulai dirasakan. Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, menyoroti bahwa perhatian utama tidak boleh hanya tertuju pada nominal utang, melainkan pada kemampuan pemerintah dalam membayar bunga utang serta menjaga keberlanjutan APBN dalam jangka menengah.

“Yang perlu dilihat bukan hanya besarannya, melainkan tren kenaikan utang, beban bunga, dan kapasitas fiskal pemerintah dalam membayarnya,” ujar Rizal. Ia memperingatkan bahwa lonjakan pembayaran bunga utang berpotensi besar menggerus alokasi belanja produktif yang seharusnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Suku Bunga Global Tinggi, Waspada Risiko Biaya Utang Membengkak di 2026-2027

Kondisi semakin menantang seiring dengan tren suku bunga global yang tetap tinggi dan penguatan dolar AS yang persisten. Tekanan ini kian nyata saat nilai tukar rupiah sempat menyentuh level Rp17.400 per dolar AS. Fenomena ini secara langsung meningkatkan risiko pengelolaan utang, khususnya untuk kewajiban yang berdenominasi valuta asing.

Selain fluktuasi kurs, kenaikan yield SBN juga memperlebar risiko refinancing atau pembiayaan ulang utang di masa depan. Artinya, terdapat potensi besar bagi pemerintah untuk menerbitkan utang baru dengan beban bunga yang jauh lebih mahal demi menutup utang-utang yang segera jatuh tempo. Rizal juga mencatat bahwa sejumlah lembaga pemeringkat internasional mulai memantau ketat rasio pembayaran bunga terhadap total penerimaan negara Indonesia yang sudah mendekati level waspada.

Kurs Rupiah Tertekan, Beban Utang Kian Berat

Sebagai langkah mitigasi, Rizal mengingatkan pentingnya mengarahkan setiap tambahan utang baru ke sektor-sektor produktif. Sektor tersebut diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja secara masif, serta meningkatkan penerimaan negara melalui penguatan rasio pajak (tax ratio).

Tanpa adanya percepatan produktivitas ekonomi dan pertumbuhan penerimaan negara yang melampaui laju utang, risiko fiskal jangka menengah akan semakin membebani kesehatan APBN di masa mendatang.