BI Rate Naik: Dampak ke Cicilan dan Ancaman Penurunan Kelas Menengah

Bank Indonesia (BI) resmi menaikkan suku bunga acuan sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan meredam lonjakan inflasi. Meski bertujuan menjaga ekonomi makro, kebijakan ini diprediksi akan memberikan tekanan berat bagi kelompok kelas menengah yang sangat bergantung pada skema kredit.

Di Sulawesi Selatan, seorang warga yang masih memiliki cicilan rumah mulai menyesuaikan gaya hidupnya dengan lebih ketat. “Mungkin kami harus lebih berhemat, terutama untuk belanja konsumsi harian. Tidak ada lagi anggaran untuk membeli buah-buahan atau roti,” ungkapnya dengan nada cemas.

Kecemasan ini bukan tanpa alasan. Para ekonom memperkirakan akan semakin banyak keluarga kelas menengah yang terancam turun kelas menjadi kelompok rentan atau miskin. Hal ini terjadi karena gaya hidup kelas menengah saat ini sangat lekat dengan beban cicilan, baik itu untuk hunian maupun modal usaha.

Pada Mei 2026, BI memutuskan menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers pada Rabu (20/05), menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah akibat gejolak global dari perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah antisipatif (pre-emptive) dalam menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027.

Mengapa Suku Bunga Berdampak pada Rupiah dan Cicilan?

Kebijakan kenaikan suku bunga acuan memiliki dua misi utama. Pertama, menstabilkan nilai rupiah. Dengan naiknya suku bunga, imbal hasil investasi di Indonesia menjadi lebih menarik bagi investor asing. Harapannya, modal akan masuk ke dalam negeri—baik melalui surat utang maupun deposito—yang pada akhirnya memperkuat posisi rupiah terhadap dolar AS.

Kedua, menjaga laju inflasi. Mengingat kenaikan harga energi global akibat konflik di Timur Tengah telah memicu kenaikan harga barang dan jasa di berbagai negara, BI merespons dengan menaikkan suku bunga. Kebijakan ini akan membuat kredit menjadi lebih mahal, sehingga masyarakat cenderung mengerem pengeluaran dan permintaan barang menurun, yang membantu menekan laju inflasi.

Dampak Nyata bagi Rumah Tangga

Bagi Dewi Warastuti, seorang karyawan swasta di Solo, pengumuman kenaikan suku bunga ini menjadi beban pikiran baru. “Setiap bulan saya selalu deg-degan menunggu jatuh tempo cicilan,” ujarnya. Dewi khawatir jika bank menaikkan suku bunga kredit rumahnya secara drastis, mengingat ia menggunakan sistem bunga floating yang sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan BI.

Dengan cicilan sebesar Rp3 juta atau separuh dari total pendapatannya, Dewi mengaku harus bersiap melakukan efisiensi. “Jika bunga naik, anggaran untuk refreshing atau makan di luar pasti akan saya pangkas,” tambahnya. Ia merasa kelompok kelas menengah seperti dirinya kini berada di posisi yang sangat sulit karena nyaris tidak memiliki ruang untuk menabung.

Situasi serupa dirasakan oleh Alpian, seorang pengusaha warung kopi di Kabupaten Gowa. Ia memiliki tanggungan cicilan rumah yang akan segera disesuaikan dengan suku bunga terbaru. Untuk menyiasatinya, Alpian mulai berencana menghemat pengeluaran dapur dan mengurangi pembelian barang elektronik. Ia bahkan mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai kurang fokus pada sektor produktif seperti pendidikan dan kesehatan di tengah tekanan ekonomi yang nyata.

Kelas Menengah: Bantalan Ekonomi yang Terancam

Berdasarkan kriteria Badan Pusat Statistik (BPS), kelompok kelas menengah memegang peranan krusial sebagai penopang ekonomi. Pada tahun 2024, konsumsi dari kelas menengah dan calon kelas menengah mencakup 81,49% dari total konsumsi masyarakat nasional. Namun, ketergantungan mereka pada utang—mulai dari KPR, kendaraan, hingga kredit daring—membuat kelompok ini sangat rentan terhadap guncangan kebijakan moneter.

Ekonom dari UPN Veteran, Achmad Nur Hidayat, menyoroti bahwa kelas menengah di Indonesia sedang mengalami tekanan bertubi-tubi. “Inflasi jauh lebih cepat daripada kenaikan pendapatan mereka. Kenaikan suku bunga ini ibarat ronde kedua dari tekanan ekonomi yang mereka rasakan,” jelasnya. Achmad menilai bahwa kebijakan moneter ini merupakan upaya ‘cuci piring’ atas masalah fiskal pemerintah yang dinilai kurang produktif.

Di sisi lain, Kepala Ekonom Bank BCA, David Sumual, melihat kenaikan BI Rate sebagai langkah antisipasi yang terukur. Meski mengakui ada beban kenaikan cicilan, ia menilai perbankan tidak akan serta-merta menaikkan bunga secara ekstrem demi menjaga daya saing di tengah pasar yang kompetitif.

Sementara itu, Yanuar Rizky dari Bright Institute menilai kebijakan ini sedikit terlambat dalam merespons tekanan global. Ia menyebut langkah BI lebih ditujukan untuk menjaga citra stabilitas pasar obligasi pemerintah daripada memulihkan nilai tukar secara drastis.

Respon Pemerintah dan Harapan ke Depan

Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di DPR sempat menyinggung tentang ketimpangan antara pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dengan kesejahteraan rakyat. Ia menyatakan bahwa banyak kelas menengah yang tumbang dan kondisi tersebut dirasa cukup menyakitkan. Pemerintah berupaya mencari solusi dengan menekan ‘kebocoran’ uang negara melalui praktik under invoicing, namun efektivitas kebijakan tersebut masih menjadi perdebatan publik.

Di tengah kebijakan yang memukul daya beli, harapan masyarakat tetap sederhana: subsidi bunga KPR agar kepemilikan rumah tetap terjangkau dan pengelolaan fiskal yang lebih bijak agar beban hidup masyarakat tidak terus melonjak.