BI ungkap penyebab rupiah makin loyo hingga sempat tembus 17.900 per dolar AS

Bank Indonesia (BI) memberikan penjelasan resmi mengenai penyebab melemahnya nilai tukar rupiah yang terjadi selama periode libur dan cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah hingga penutupan perdagangan terbaru. Kurs rupiah sempat terperosok hingga menyentuh level 17.900 per dolar AS, yang menandai rekor terburuk sepanjang sejarah mata uang Garuda tersebut.

Berdasarkan data Bloomberg, pergerakan di pasar spot saat libur Idul Adha pada Kamis (28/5) menunjukkan rupiah sempat menembus angka 17.900 per dolar AS, meski akhirnya ditutup pada level 17.845 per dolar AS. Tren fluktuatif ini berlanjut pada perdagangan hari ini, di mana rupiah sempat dibuka menguat 25 poin di posisi 17.820 per dolar AS. Namun, tekanan pasar kembali menyeret nilai tukar hingga kembali menyentuh 17.900, sebelum akhirnya resmi ditutup melemah di level 17.880 per dolar AS.

Baca juga:

• Untung Rugi Kebijakan Baru DHE SDA: Perkuat Rupiah, Tak Ramah Investor?
• Rupiah Makin Keok, Bank Jual Dolar AS di Atas Rp 18.000

Pihak bank sentral menegaskan bahwa tekanan hebat terhadap rupiah dipicu oleh kombinasi faktor ketidakpastian global dan lonjakan kebutuhan dolar AS di pasar domestik. Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa faktor eksternal utama berasal dari eskalasi konflik di Timur Tengah yang hingga kini masih terus berlanjut.

“Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah masih dipengaruhi oleh berlanjutnya ketidakpastian global akibat perkembangan konflik di Timur Tengah,” ungkap Ramdan dalam keterangan resminya pada Jumat (29/5). Pernyataan ini menegaskan bahwa sentimen global menjadi pemicu utama fluktuasi nilai tukar di pasar keuangan saat ini.

Selain faktor dari luar negeri, BI juga mencermati adanya kenaikan permintaan valuta asing (valas) secara musiman di dalam negeri pada periode pertengahan tahun. Kebutuhan dolar AS meningkat tajam untuk berbagai keperluan korporasi, seperti pembayaran utang luar negeri (ULN) yang jatuh tempo serta repatriasi dividen perusahaan kepada pemegang saham di luar negeri.

“Di samping itu, terdapat peningkatan kebutuhan valas secara musiman, antara lain untuk pembayaran ULN dan repatriasi dividen, di tengah arus masuk dolar AS yang masih terbatas,” tambah Ramdan.

BI Pastikan Tetap Intervensi Pasar

Menanggapi situasi tersebut, Ramdan menegaskan komitmen Bank Indonesia untuk terus berada di pasar demi menjaga stabilitas rupiah. Bank sentral secara agresif melakukan intervensi valas, baik di pasar domestik maupun pasar offshore. Strategi ini dijalankan secara menyeluruh dengan prinsip around the world, around the clock.

Langkah intervensi tersebut diimplementasikan melalui berbagai mekanisme transaksi, termasuk Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik. Selain itu, BI juga menempuh langkah pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk menjaga keseimbangan pasar.

Tidak hanya melalui intervensi langsung, Bank Indonesia juga memperkuat efektivitas bauran kebijakan moneternya. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan struktur suku bunga instrumen moneter yang bersifat lebih pro-market. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga daya tarik aset keuangan dalam negeri, sekaligus mendorong aliran modal asing masuk ke Indonesia di tengah tingginya ketidakpastian global.

Dari sisi pengendalian permintaan dolar AS, BI juga memperketat regulasi pembelian valas tanpa underlying transaksi yang jelas. Mulai Juni 2026, BI menetapkan batasan pembelian tunai valas terhadap rupiah tanpa dokumen pendukung menjadi maksimal sebesar US$25.000 per pelaku pasar setiap bulannya.

Lebih lanjut, Ramdan menyatakan bahwa BI akan terus memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait untuk mengawasi aktivitas pembelian dolar AS dalam volume tinggi oleh pihak perbankan maupun korporasi. Bank Indonesia memastikan akan terus mencermati dinamika pasar keuangan global dan domestik, serta siap mengambil langkah-langkah tambahan yang diperlukan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.