Pemerintahan Presiden B.J. Habibie dikenal sukses membawa Indonesia keluar dari jeratan krisis moneter 1998 melalui stabilisasi nilai tukar rupiah yang impresif. Namun, di tengah kondisi saat ini di mana rupiah kembali tertekan hingga menembus level Rp17.700 per dolar AS, muncul pertanyaan krusial: apakah resep kebijakan era Habibie masih relevan untuk memulihkan mata uang kita?
Pada puncak krisis 1998, rupiah sempat berada di titik nadir, mendekati angka Rp17.000 per dolar AS. Berkat berbagai langkah strategis, nilai tukar tersebut berhasil diredam dan stabil di kisaran Rp6.500 per dolar AS. Kini, sejarah seolah berulang. Meski Bank Indonesia telah melakukan intervensi pasar dan menaikkan suku bunga acuan, berbagai upaya tersebut dinilai belum memberikan dampak yang signifikan bagi penguatan rupiah.
Data Bloomberg menunjukkan bahwa pada pekan ini, rupiah ditutup melemah 0,28% ke level Rp17.717 per dolar AS. Sempat menguat ke angka Rp17.600 pada Rabu (20/5) menyusul pengumuman kebijakan suku bunga, rupiah kembali terperosok ke level Rp17.700 keesokan harinya. Sepanjang tahun ini, rupiah telah melemah 6,22%, bahkan telah kehilangan lebih dari 14% nilainya sejak masa pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada Oktober 2024.
Perbedaan Karakter Krisis
Anggota Aliansi Ekonom Indonesia, Dwiwulan, menegaskan bahwa pelemahan rupiah saat ini memiliki dinamika yang sangat berbeda dibandingkan tahun 1998. Menurutnya, tantangan yang dihadapi Pak Habibie kala itu berfokus pada restrukturisasi perbankan di tengah Krisis Finansial Asia. Sebaliknya, isu yang kita hadapi saat ini jauh lebih kompleks.
Jika pada krisis 1997-1998 pelemahan mata uang terjadi secara serentak di kawasan Asia—seperti pada baht Thailand, peso Filipina, dan won Korea Selatan—kali ini rupiah melemah saat mata uang negara berkembang lainnya cenderung stabil atau menguat. Wulan menilai tekanan ini tidak bisa hanya dikaitkan dengan faktor geopolitik global, melainkan adanya persoalan struktural domestik yang membuat investor enggan memegang aset dalam bentuk rupiah. “Resep pemulihan rupiah sekarang jauh lebih panjang dibanding era Pak Habibie,” ungkap Wulan dalam diskusi terbuka di Jakarta, Sabtu (23/5).
Baca juga:
- Defisit APBN Berpotensi Lampaui 3% PDB Jika Pemerintah Tak Gubris Masalah Fiskal
- Asing Keluar Rp 807 M saat IHSG Anjlok 8% Pekan Ini, Saham Apa yang Dijual?
Langkah Konkret Habibie dalam Pemulihan
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menyoroti bahwa kunci keberhasilan Habibie terletak pada pemulihan kepercayaan publik. Krisis 1998 bagi Habibie bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan krisis kepercayaan terhadap institusi.
Pemerintahan Habibie saat itu mengambil langkah berani melalui reformasi politik, menjamin kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, hingga mempercepat pelaksanaan pemilu. Di sisi ekonomi, mereka melakukan restrukturisasi perbankan secara masif, membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan melahirkan Bank Mandiri sebagai hasil penggabungan beberapa bank. Selain itu, Habibie memperkuat independensi Bank Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Reformasi institusi moneter dan sektor keuangan ini menjadi fondasi kokoh bagi stabilitas jangka panjang.
Fokus pada Perbaikan Struktural
Wulan menambahkan bahwa tekanan rupiah saat ini mencerminkan persoalan mendasar pada neraca pembayaran Indonesia. Defisit transaksi berjalan yang persisten membuat Indonesia sangat bergantung pada arus modal dan finansial yang saat ini justru mulai melemah. Adanya ketidaksesuaian atau mismatch antara tabungan domestik dengan kebutuhan investasi jangka panjang menjadi kendala utama.
Kondisi ini diperparah dengan ketergantungan pertumbuhan ekonomi yang masih bersifat musiman, seperti belanja pemerintah, yang memicu keraguan investor terhadap prospek ekonomi jangka panjang. Di sisi lain, kebijakan Bank Indonesia menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% dinilai memiliki risiko ganda: meningkatkan biaya modal bagi pelaku usaha serta memicu inflasi jika intervensi valas terus dilakukan secara berlebihan.
Wulan menyimpulkan bahwa solusi utama untuk keluar dari tekanan ini terletak pada pembenahan fundamental ekonomi domestik. Salah satu langkah mendesak yang ia sarankan adalah mengembalikan independensi penuh Bank Indonesia agar bebas dari kepentingan politik, terutama untuk mengakhiri kebijakan burden sharing yang dinilai sudah tidak relevan dan berisiko menciptakan intervensi pihak luar dalam Dewan Gubernur.
Ringkasan
Pemerintahan Presiden B.J. Habibie berhasil menstabilkan rupiah pada krisis 1998 melalui reformasi politik, pemulihan kepercayaan publik, serta restrukturisasi sektor perbankan dan independensi Bank Indonesia. Namun, para ekonom menilai bahwa resep tersebut sulit diterapkan secara langsung saat ini karena karakteristik krisis yang berbeda. Saat ini, rupiah menghadapi tekanan akibat masalah struktural domestik dan neraca pembayaran yang kompleks, bukan sekadar krisis finansial regional seperti pada masa lalu.
Pelemahan rupiah yang mencapai level Rp17.700 per dolar AS saat ini mencerminkan keraguan investor terhadap fundamental ekonomi dan ketergantungan pada arus modal asing. Untuk memulihkan kondisi tersebut, ekonom menyarankan perlunya pembenahan struktural yang mendalam, termasuk penguatan independensi Bank Indonesia dari kepentingan politik. Fokus utama kini harus beralih pada perbaikan neraca transaksi berjalan dan penciptaan stabilitas ekonomi jangka panjang guna memulihkan kepercayaan pasar.