Dua dekade setelah semburan lumpur Lapindo pertama kali muncul pada 29 Mei 2006, ribuan warga terdampak masih terjebak dalam kondisi hidup yang serba terbatas. Persoalan ekonomi, kesehatan, hingga degradasi lingkungan yang belum tuntas menjadi potret buram bagi mereka yang berusaha bangkit dari bencana kemanusiaan tersebut.
Hingga saat ini, perjuangan warga untuk membangun kembali kehidupan yang layak masih terus berlanjut. Baik mereka yang telah direlokasi maupun yang bertahan di zona terdampak, semuanya masih menantikan pemulihan kesejahteraan yang terasa kian jauh dari jangkauan.
Suasana siang itu tampak lengang di Perumahan Renojoyo, sebuah kawasan permukiman yang didirikan oleh warga Desa Renokenongo, Sidoarjo. Desa mereka telah lama tenggelam ditelan lumpur panas tepat 20 tahun silam. Perjalanan mereka menuju kemandirian tidaklah mudah; sebelum menetap di perumahan ini, warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak) sempat menjalani kehidupan di kamp pengungsian Pasar Baru Porong selama empat tahun.
Sejak tahun 2010, sekitar 600 keluarga mulai menata hidup baru di lahan seluas 10 hektare di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, yang berjarak sekitar 6 kilometer dari pusat semburan. Mereka mengubah lahan bekas persawahan tersebut menjadi permukiman mandiri demi kenyamanan keluarga.
Kendala air bersih dan tantangan ekonomi
Siti Mukaidah (49), salah satu warga yang telah menerima ganti rugi, berbagi kisahnya. Meski merasa lebih tenang karena lokasinya jauh dari tanggul utama, ia tetap menghadapi tantangan sehari-hari, terutama akses air bersih. Warga terpaksa membeli air dari mobil tangki untuk kebutuhan minum, sementara air sumur yang ada cenderung keruh dan tidak layak konsumsi.
Bagi Siti, rumah baru tidak menjamin kelimpahan materi. Hilangnya lahan pertanian dan sumber mata pencaharian membuat warga harus memutar otak. “Dulu kami punya sawah, sekarang tidak ada lagi. Pekerjaan apa saja saya lakukan, mulai dari menjaga anak tetangga hingga menerima pesanan masak,” ujarnya. Ia merindukan eratnya rasa toleransi dan kebersamaan di kampung halaman lama yang kini sudah musnah.
Di samping rumahnya, Siti memelihara beberapa ekor ayam di kandang bambu sederhana. Ia menegaskan bahwa hingga kini belum ada perhatian khusus atau bantuan berkelanjutan dari pemerintah pasca-relokasi. Untuk menyambung hidup, ia dan para perempuan di lingkungannya bahkan bekerja mengupas bawang putih sebagai tambahan uang belanja di tengah krisis ekonomi global.
Bayang-bayang masalah kesehatan
Kondisi lingkungan yang dianggap kurang sehat memicu kekhawatiran serius. Dalam dua bulan terakhir, enam warga di perumahannya meninggal dunia akibat berbagai penyakit, mulai dari kanker payudara, hati, tiroid, hingga kelenjar hidung. Banyak warga yang enggan memeriksakan diri ke rumah sakit karena kendala biaya, sehingga memilih pengobatan alternatif atau herbal.
Siti menuturkan bahwa gejala penyakit tersebut mulai muncul setelah warga berpindah ke Desa Kedungsolo. Meski tidak ada pernyataan resmi terkait kaitan antara kondisi lingkungan dengan penyakit tersebut, warga menduga udara di sekitar permukiman baru tidak cukup sehat untuk jangka panjang.
Bau menyengat dan perjuangan bertahan hidup
Di tempat lain, Suri Wahono, seorang perajin perak asal Renokenongo, juga mencoba beradaptasi. Meskipun sudah pindah ke Desa Kedungsolo, sesekali bau menyengat dari semburan lumpur masih tercium hingga ke permukimannya. Dampak pandemi COVID-19 dan kenaikan harga emas sempat menghancurkan usahanya, memaksa Wahono beralih menjadi perajin kuningan demi menekan biaya produksi.
Nasib yang lebih sulit dialami oleh Muna Ariyanti (49), warga Kelurahan Mindi yang masih bertahan di dekat Stasiun Porong. Karena rumahnya yang kecil harus dibagi untuk empat keluarga, hasil penjualan ganti rugi tidak cukup untuk membeli hunian baru di tempat lain. Akibatnya, ia dan puluhan warga lainnya tetap bertahan meski kawasan tersebut kini tampak seperti kota mati.
Di tengah kondisi yang serba sulit, Muna mengandalkan jasa penitipan motor di depan rumahnya sebagai tumpuan ekonomi. Ia juga menanggung riwayat penyakit jantung yang membuatnya harus berobat mandiri karena jaminan kesehatan pemerintah yang sulit diakses. “Rumah ini adalah tempat hidup anak-anak, kami tidak bisa pergi begitu saja tanpa kepastian,” tegasnya.
Menjaga ingatan melalui seni
Tragedi ini juga meninggalkan trauma bagi generasi muda. Dalam sebuah festival menggambar di Taman Dwarakerta, anak-anak SD dan TK di Porong menuangkan imajinasi mereka tentang lumpur Lapindo. Melalui coretan krayon, mereka menggambarkan tanggul dengan kepulan asap kelabu dan alat berat.
Bagi Alvero (kelas 1 SD), gambar tersebut adalah doa agar lumpur segera berhenti dan lingkungannya kembali bersih serta indah. Harapan serupa disampaikan Tisya, yang mendambakan udara segar tanpa bau menyengat di sekitar rumahnya.
Kritik terhadap pengabaian pemerintah
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Airlangga, Parlaungan Iffah Nasution, menyebut rentang waktu 20 tahun ini sebagai bentuk pengabaian pemerintah terhadap warganya. Menurutnya, masyarakat di sekitar tanggul seharusnya dikategorikan sebagai kelompok rentan yang membutuhkan kebijakan afirmatif, seperti asuransi kesehatan yang ditanggung negara.
“Ada eksternalitas negatif yang tidak ditangani. Pemerintah harus menjembatani kepentingan publik dengan perusahaan pertambangan, karena tanggung jawab perusahaan tidak pernah selesai hanya dengan pembayaran ganti rugi,” kata Parlaungan.
Saat ini, Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) masih terus melakukan penguatan tanggul dan pengaliran air lumpur ke Sungai Porong. Memasuki usia 20 tahun bencana tersebut, berbagai agenda peringatan seperti pameran foto dan aksi tabur bunga di atas tanggul dijadwalkan sebagai pengingat akan tragedi yang tak kunjung menemui titik terang bagi para penyintasnya.
Baca juga:
- Lapindo belum bisa bayar ganti rugi
- Pemerintah revisi aturan Lapindo
- Mereka ‘yang bertahan hidup’ di Lumpur Lapindo
- Lumpur Lapindo ‘kesalahan manusia’
- Pemerintah hentikan rencana pengeboran Lapindo Brantas
- Satu dekade berlalu, imbas banjir lumpur di Sidoarjo masih membekas
- Pembayaran ganti rugi lumpur Lapindo ‘mandek’
Ringkasan
Dua puluh tahun setelah semburan lumpur Lapindo pada 2006, ribuan warga terdampak masih menghadapi kesulitan ekonomi, keterbatasan akses air bersih, serta ancaman masalah kesehatan yang serius. Banyak penyintas, baik yang telah direlokasi ke kawasan mandiri seperti Perumahan Renojoyo maupun yang masih bertahan di zona bahaya, merasa kurang mendapatkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah. Mereka kini berjuang secara mandiri untuk bertahan hidup di tengah hilangnya sumber mata pencaharian dan ketidakpastian kondisi lingkungan.
Para pengamat kebijakan publik menilai lamanya penyelesaian dampak bencana ini sebagai bentuk pengabaian pemerintah terhadap kelompok rentan. Meskipun upaya penguatan tanggul terus dilakukan oleh Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), tanggung jawab sosial dan kesehatan bagi para penyintas dinilai masih jauh dari tuntas. Melalui berbagai peringatan tragedi, warga berharap ada kebijakan afirmatif serta jaminan hidup yang lebih layak untuk memulihkan kesejahteraan mereka yang terpuruk akibat bencana kemanusiaan tersebut.