Rupiah cetak rekor terlemah, apa yang akan terjadi selanjutnya?

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali mencetak rekor pelemahan baru yang mengkhawatirkan. Per Jumat (15/05), kurs dolar telah menyentuh level Rp17.600. Kondisi ini memaksa masyarakat untuk semakin memperketat pengeluaran seiring peringatan para pakar mengenai potensi lonjakan harga kebutuhan pokok dalam waktu dekat.

Ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap material luar negeri sangatlah tinggi, di mana sekitar 70% industri nasional mengandalkan bahan baku impor. Sektor-sektor vital seperti industri kimia, tekstil, elektronik, minyak dan gas, farmasi, hingga manufaktur kendaraan pribadi sangat terdampak oleh fluktuasi ini. Mengingat hampir seluruh barang jadi dari sektor tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari—mulai dari perlengkapan dapur hingga peralatan elektronik di kamar tidur—efek domino dari pelemahan kurs akan sangat terasa di tingkat rumah tangga.

Ketika nilai tukar rupiah merosot, biaya pengadaan bahan baku otomatis melonjak karena transaksi menggunakan mata uang dolar AS. Teuku Riefky, peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM FEB UI), menjelaskan bahwa situasi ini memberikan tekanan besar pada struktur biaya produksi produsen domestik.

“Kenaikan ini membuat cost of production menjadi semakin mahal,” ujar Riefky. Ia menambahkan bahwa produsen kini dihadapkan pada dua pilihan sulit: menaikkan harga jual ke konsumen atau memangkas margin keuntungan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa strategi yang paling sering diambil adalah menaikkan harga atau melakukan “shrinkflation”—mengurangi porsi produk dengan harga tetap. Hal ini dipastikan akan mendongkrak biaya hidup masyarakat secara signifikan.

Selain ketergantungan pada 70% bahan baku, Indonesia juga masih mengandalkan impor sekitar 20% barang modal, termasuk mesin pabrik, robot industri, pesawat, hingga peralatan laboratorium. Tidak hanya itu, sebanyak 9% barang konsumsi masih didatangkan dari luar negeri. Produk-produk seperti buah-buahan, daging, pakaian, ponsel, kosmetik, hingga kedelai—yang 90% pasokannya bergantung pada impor—kini berada dalam bayang-bayang kenaikan harga.

Dampak Nyata bagi Pelaku Usaha Kecil

Tekanan ekonomi ini dirasakan langsung oleh Joko Wiyatno, seorang perajin tahu di Semarang, Jawa Tengah. Dalam tiga bulan terakhir, Joko menyaksikan harga kedelai kualitas terendah merangkak naik dari Rp7.000 menjadi Rp10.500 per kilogram. Di tengah kenaikan modal, daya beli masyarakat justru sedang lesu.

“Kalau sekarang mau menaikkan harga, rasanya kurang tepat karena daya beli sedang turun drastis,” ungkap Joko kepada BBC News Indonesia. Sebagai solusi sementara, ia terpaksa mengurangi takaran agar produknya tetap terjangkau, meski konsekuensinya ukuran tahu menjadi lebih tipis dan kecil. Bagi Joko, harga kedelai di atas Rp10.000 sudah sangat menyulitkan, apalagi harga bahan penunjang lain seperti plastik naik hingga 100% dan minyak goreng naik sekitar 25%.

Strategi serupa diterapkan oleh Sururi, perajin tempe di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia mengaku khawatir pelanggan akan berpindah ke produsen lain jika ia menaikkan harga jual secara tiba-tiba. Sururi kini harus menyiapkan modal lebih besar, yakni Rp11.000 per kilogram kedelai, naik dari sebelumnya Rp10.800. Meski membeli dalam jumlah besar mencapai 500 kilogram, ia tetap merasa terbebani dan memprediksi harga akan terus merangkak naik.

Anomali dalam Tata Niaga Impor Kedelai

Meski pelemahan rupiah memicu kenaikan biaya, kajian dari NEXT Indonesia Center mengindikasikan adanya faktor lain dalam tingginya harga kedelai lokal. Temuan menunjukkan adanya indikasi oligopoli di mana akses impor dikuasai segelintir pelaku usaha besar berskala global yang mampu mengendalikan harga demi keuntungan maksimal.

Data menunjukkan bahwa antara Februari 2024 hingga Februari 2026, harga kedelai impor di pasar domestik berkisar antara Rp13.300 hingga Rp15.100 per kilogram. Angka ini sangat jauh berbeda dengan harga internasional yang hanya berada di rentang Rp6.000 sampai Rp8.100 per kilogram. Selisih harga yang sangat lebar ini sulit dibenarkan hanya dengan alasan biaya logistik.

Ade Holis, Kepala Peneliti NEXT, berpendapat bahwa beban depresiasi rupiah pada akhirnya tetap dilimpahkan kepada konsumen. Fenomena asimetris ini juga disoroti oleh Hani Perwitasari, dosen Sosial Ekonomi Pertanian UGM. Ia menjelaskan bahwa dalam rantai pemasaran yang panjang, harga domestik cenderung bereaksi cepat saat harga dunia naik, namun sangat lambat turun ketika harga dunia melandai karena keinginan pelaku pasar menjaga stok lama dan keuntungan.

Penyebab Melemahnya Rupiah: Faktor Eksternal dan Domestik

Teuku Riefky mengidentifikasi dua pemicu utama lesunya nilai tukar rupiah:

1. Faktor Eksternal: Konflik geopolitik antara AS-Israel dengan Iran yang pecah sejak akhir Februari telah mengganggu distribusi energi global. Ketidakpastian ini memicu capital outflow, di mana investor menarik dana dari pasar negara berkembang untuk dipindahkan ke aset yang lebih aman (safe haven).

2. Faktor Domestik: Kondisi fiskal Indonesia mendapatkan sorotan negatif dari lembaga pemeringkat kredit seperti Moody’s dan Fitch. Kekhawatiran muncul akibat ketidakpastian kebijakan, rendahnya pendapatan negara, serta tingginya belanja negara yang memicu keraguan investor terhadap kapasitas pembayaran APBN.

Langkah Strategis Bank Indonesia dan Pemerintah

Menghadapi situasi ini, Bank Indonesia (BI) telah menyiapkan tujuh langkah penguatan rupiah, termasuk intervensi langsung di pasar valuta asing, pembelian Surat Berharga Negara (SBN), dan memperketat pengawasan terhadap korporasi yang melakukan pembelian dolar dalam jumlah besar secara berlebihan.

Dari sisi pemerintah, Kementerian Keuangan berencana melakukan intervensi di pasar obligasi negara. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan komitmen pemerintah untuk menjaga harga pangan melalui subsidi jika harga melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Dana subsidi ini direncanakan diambil dari pos anggaran darurat atau situasi tidak terduga.

Risiko Ekonomi di Masa Depan

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, memperingatkan bahwa jika pelemahan rupiah berlarut-larut, daya tahan pengusaha akan mencapai titik nadir. Hal ini berisiko pada penghentian ekspansi bisnis hingga rasionalisasi atau pemutusan hubungan kerja (PHK) karena tergerusnya omzet.

Lebih jauh, Teuku Riefky memaparkan dua skenario terburuk bagi ekonomi nasional:

1. Indonesia terancam terjebak dalam krisis utang jika pengeluaran tidak segera dirampingkan.
2. Terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi jika pemerintah terpaksa memangkas belanja secara drastis.

Per Maret 2026, utang pemerintah tercatat mencapai Rp9.920,42 triliun atau sekitar 40,75% dari PDB. Meski diklaim masih dalam batas aman, pemerintah tetap menyiapkan strategi Bond Stabilization Fund (BSF) untuk menjaga stabilitas pasar obligasi.

Dalam postur APBN 2026, terdapat sejumlah kementerian dan lembaga dengan alokasi belanja yang sangat besar, di antaranya:

• Badan Gizi Nasional: Rp268 triliun
• Kementerian Pertahanan: Rp187,10 triliun
• Polri: Rp146,05 triliun
• Kementerian Pekerjaan Umum: Rp118,50 triliun
• Kementerian Kesehatan: Rp114 triliun
• Kementerian Agama: Rp88,89 triliun
• Kementerian Sosial: Rp84,44 triliun
• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Rp61,87 triliun
• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Rp56,68 triliun
• Kementerian Keuangan: Rp52,01 triliun

Kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang berada dalam fase “mode bertahan”, di mana sinergi antara kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah sangat krusial untuk mencegah dampak yang lebih buruk bagi masyarakat luas.